Archive for the ‘Uncategorized’ category

Januari 25, 2009

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN HIMPUNAN MAHASISWA STATISTIKA INDONESIA

BAB I
SASARAN ORGANISASI

Pasal 1

1. Menggalang kerjasama di bidang Statistika antar anggota.
2. Pengembangan organisasi sebagai wadah kegiatan dan forum komunikasi antar anggota untuk menuju integrasi nasional yang lebih mantap.
3. Membina dan meningkatkan mutu para anggota dengan jalan meningkatkan keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengabdian di bidang Statistika.
4. Memasyarakatkan Statistika, khususnya di daerah masing-masing.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
KEANGGOTAAN

1. Anggota Biasa, yaitu Himpunan Mahasiswa Statistika atau Himpunan Mahasiswa Matematika yang mempunyai bidang studi Statistika di seluruh Indonesia.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu lembaga kemahasiswaan Statistika negara asing yang bersedia untuk ikut serta.
3. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang diangkat oleh pengurus atas dasar penilaian keahliannya, sifat pekerjaannya, atau kedudukannya yang sesuai dengan tujuan organisasi dan telah berjasa kepada IHMSI.

Pasal 3
SISTEM PENERIMAAN MENJADI ANGGOTA

1. Tata cara penerimaan menjadi anggota biasa dan pengangkatan anggota luar biasa:
a. Pendaftaran menjadi anggota
Calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
b. Persyaratan menjadi anggota
1). Bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban anggota, dan mempelajari, memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya.
2). Membayar biaya pendaftaran menjadi anggota.
c. Sekretaris Jenderal megeluarkan Surat Keputusan penerimaan menjadi anggota setelah mempertimbangkan hal-hal yang termaktub dalam 1.a dan 1.b.
d. Calon anggota yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Sekjen ditetapkan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional.

2. Sistem pengangkatan menjadi anggota kehormatan:
a. Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan secara tertulis kepada calon anggota kehormatan untuk menjadi anggota kehormatan
b. Setelah ada persetujuan dari calon anggota kehormatan dengan memperhatikan segala syarat dari anggota kehormatan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga selanjutnya Sekretaris Jenderal mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan menjadi anggota kehormatan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak anggota :
a. Anggota biasa mempunyai hak bicara, dipilih dan satu hak suara.
b. Anggota kehormatan dan anggota luar biasa mempunyai hak bicara.
2. Kewajiban anggota :
a. Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional.
b. Setiap anggota wajib mematuhi keputusan rapat pengurus yang didasarkan kepada keputusan Musyawarah Nasional.
c. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran yang besarnya maupun pembayarannya ditetapkan oleh keputusan Musyawarah Kerja Nasional kecuali anggota kehormatan.

Pasal 5
BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN

1. Pengertian
a. Berakhirnya status keanggotaan adalah hilangnya hak-hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
b. Berakhirnya keanggotaan dapat terjadi karena:
1). Bubar kelembagaan bagi anggota biasa dan anggota luar biasa.
2). Meninggal dunia bagi anggota kehormatan.
3). Tindakan pengunduran diri dari anggota dg alasan yg rasional
4). Tindakan pencabutan status keanggotaan.
2. Tindakan pengunduran diri anggota:
a. Anggota memiliki hak untuk mengundurkan diri dari status keanggotaannya.
b. 1). Pengunduran diri anggota biasa atau luar biasa dapat dilakukan dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pengurus dengan sepengetahuan lembaga struktural di atasnya.
2). Pengunduran diri anggota kehormatan dapat dilakukan dengan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Pengurus.
c. Atas surat pernyataan pengunduran diri tersebut Sekretaris Jenderal dapat melakukan upaya pembatalan dan menanyakan alasan-alasan atas pengunduran diri dari anggota yang bersangkutan.
d. Apabila anggota tidak merubah keputusannya, Sekretaris Jenderal dengan pertimbangan Dewan Penasihat dan Badan Pengawas mengeluarkan Surat Pernyataan Penghapusan Status Keanggotaan dan tembusan disampaikan kepada seluruh anggota.
e. Surat pernyataan penghapusan status keanggotaannya ditetapkan di Musyawarah Nasional.
3. Tindakan pencabutan status anggota:
a. Latar belakang pencabutan status keanggotaan:
Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau peraturan pelaksanaan lainnya.
b. Tindakan pencabutan anggota melalui tahap:
1). Tindakan pencabutan status keanggotaan sementara.
2). Tindakan pencabutan status keanggotaan tetap.
c. Pencabutan status keanggotaan sementara:
1) Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Badan Pengawas dan sepengetahuan Dewan Penasihat serta persetujuan dari 2/3 anggota Musyawarah Nasional dapat melakukan tindakan pencabutan status keanggotaan sementara melalui Surat Keputusan sekrataris Jenderal.
2) Pencabutan atas status keanggotaan sementara mengakibatkan anggota kehilangan hak-haknya sebagai anggota selama pencabutan status keanggotaan sementara berlangsung.
3) Waktu paling lama anggota kehilangan status keanggotaan melalui tindakan pencabutan status keanggotaan sementara adalah 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
4) Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan adalah tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan pelaksanaan lainnya.
5) Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Badan Pengawas dan sepengetahuan Dewan Penasihat serta persetujuan dari 2/3 anggota dapat mempersingkat atau mencabut masa berlaku tindakan pencabutan keanggotaan sementara.
d. Tindakan pencabutan status keanggotaan tetap :
1). Tindakan pencabutan status keanggotaan tetap dilakukan berdasarkan pertimbangan rapat pleno Pengurus dan diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
2). Sebelum tindakan pencabutan status keanggotaan tetap diputuskan, anggota yang bersangkutan berhak memberi penjelasan dan pembelaan dalam rapat pleno pengurus.
3). Sekretaris Jenderal dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rapat pleno tersebut menyampaikan pemberitahuan atas usulan melakukan tindakan pencabutan status keanggotaan penuh kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan kepada seluruh anggota.
4). Anggota terkena tindakan pencabutan status keanggotaan tetap dapat menyampaikan keberatan dan atau mengajukan permohonan tertulis kepada musyawarah Nasional untuk meninjau kembali tindakan tersebut.

BAB III
WILAYAH HUKUM

Pasal 6

1. Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia mempunyai wilayah hukum di seluruh Indonesia.
2. Wilayah hukum yang dimaksud di dalam ayat 1 di atas menjadi:
Wilayah I : Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung
Wilayah II : Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Wilayah III : Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wilayah IV : Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan Maluku Utara.

BAB IV
STRUKUTUR ORGANISASI

Pasal 7
KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia sekurang-kurangnya terdiri atas Dewan Penasihat, Badan Pengawas, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Wilayah.
2. a. Jika IHMSI tidak terdiri dari Badan Pengawas, Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Wilayah maka kepengurusan IHMSI dipegang oleh Presidium yang berjumlah maksimal 5 orang yang berasal dari institusi yang berbeda.
b. Presidium dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota presidium.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1). Pengurus berhak :
a). Mewakili dan berwenang untuk bertindak atas nama organisasi baik luar maupun dalam.
b). Menetapkan peraturan, tata tertib, dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.
2). Pengurus wajib :
a). Memenuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional.
b). Menyusun program kerja dan melaksanakannya dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Nasional.
c). Mempertanggungjawabkan segala kewenangan dan tugas-tugas yang dilakukan kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 9
DEWAN PENASIHAT

1. Pengertian Dewan Penasihat adalah lembaga yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada Badan Pengawas dan Sekretaris Jenderal,
2. Keanggotaan :
a. Dewan Penasihat terdiri atas beberapa orang anggota.
b. Unsur anggota Dewan Penasihat terdiri atas :
1). Sekretaris Jenderal Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia periode sebelumnya.
2). Ahli dalam bidang statistika.
3). Unsur Direktorat Pendidikan Tinggi yang mendapat tugas.
3. Berakhirnya masa bakti anggota Dewan Penasihat :
a. Berakhirnya masa bakti anggota Dewan Penasihat dapat terjadi karena hal-hal:
1). Berakhirnya kepengurusan.
2). Meninggal Dunia.
3). Permohonan dari Dewan Penasihat untuk mengundurkan diri.
b. Apabila di tengah masa bakti anggota Dewan Penasihat tdak dapat melakukan tugasnya, Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Dewan Penasihat yang lain dan Badan Pengawas memilih anggota Dewan Penasihat sementara sebagai pengganti sampai masa jabatan berakhir.
c. Jika seluruh Dewan Penasihat tidak dapat menjalankan fungsinya, Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Badan Pengawas memilih Dewan Penasihat sementara sampai dilaksanakannya Musyawah Nasional.

Pasal 10
BADAN PENGAWAS

1. Badan Pengawas adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Wilayah dimana Koordinatornya dipilih dalam Musyawarah Nasional.
2. Badan Pengawas terdiri atas lima orang, yaitu :
1). 1 (satu) orang Koordinator merangkap anggota.
2). 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
3). 3 (tiga) orang anggota.
3. Keanggotaan Badan Pengawas.
a. Anggota Badan Pengawas dipilih berdasarkan kriteria, kecakapan, kemampuan, dan pemerataan.
b. Anggota Badan Pengawas terdiri atas :
1). 2 (dua) orang berasal dari wilayah tempat kedudukan Sekretaris Jenderal.
2). 3 (tiga) orang lainnya dipilih dari anggota yang berada di luar tempat kedudukan dan wilayah Sekretaris Jenderal.
c. Tata cara pemilihan Badan Pengawas dilakukan dalam Musyawarah Nasional dengan memperhatikan usulan dari anggota IHMSI peserta Musyawarah Nasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Musyawarah Nasional.
d. Setiap anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia peserta Musyawarah Nasional memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Badan Pengawas yang dinyatakan dengan surat keputusan tertulis dari anggota yang dicalonkan dan bersedia menyelesaikan masa baktinya.
4. Mekanisme pencalonan
a. Setiap anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia berhak mengajukan satu orang calon Badan Pengawas.
b. Calon anggota Badan Pengawas adalah :
1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2). Mendapat surat mandat sebagai delegasi untuk mengikuti Munas IHMSI dari himpunannya
3). Pada saat dilantik masih memiliki masa perkuliahan paling sedikit tiga semester.
c. Badan Pengawas ditetapkan dengan surat keputusan Musyawarah Nasional.
5. Pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas
a. Pemberhentian anggota Badan Pengawas dapat dilaksanakan sebagai akibat :
1). Meninggal dunia.
2). Menderita sakit yang memerlukan perawatan sedikitnya satu tahun sejak dinyatakan sakit oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
b. Apabila di tengah masa baktinya anggota Badan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diadakan pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan
c. Tata cara pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas :
1). Pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas dilakukan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas.
2). Pemberhentian dan penggantian anggota Badan Pengawas dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah satu anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia melalui pernyataan tertulis dari anggota yang disampaikan melalui Sekretaris Jenderal.
d. Usulan penggantian anggota Badan Pengawas yang termaktub dalam 5.c dapat dilakukan sebanyak dua kali, apabila masih tidak disetujui, mengangkat pejabat Badan Pengawas untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari anggota. Persetujuan dianggap sah apabila disetujui oleh satu per tiga ditambah satu anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
e. Apabila tiga kali usulan termaktub 5.d tidak disetujui atau di tengah masa bakti seluruh anggota Badan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka akan diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menetapkan Badan Pengawas baru.
6. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Badan Pengawas
a. Badan Pengawas memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Wilayah.
b. Apabila dalam suatu pelaksanaan kegiatan dipandang Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Wilayah telah melakukan kegiatan atau kebijaksanaan yang menyimpang dari amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Pengawas dapat meminta penjelasan dan teguran kepada Sekretaris Jenderal.
c. Prosedur permintaan penjelasan dan teguran dapat disampaikan melalui :
1). Permintaan penjelasan lisan.
2). Permintaan penjelasan tertulis.
3). Teguran lisan.
4). Teguran tertulis.
5). Penghentian sementara kegiatan.
6). Penghentian kegiatan atau pencabutan kebijaksanaan.
7). Penghentian sementara tugas Sekretaris Jenderal.
d. 1). Permintaan penjelasan lisan, permintaan penjelasan tertulis, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara kegiatan merupakan tindakan sepihak yang dapat diambil oleh Badan Pengawas dan atas tindakan-tindakan tersebut Sekretaris Jenderal wajib memberi penjelasan.
2). Badan pengawas memberikan risalah-risalah atas tindakannya.
e. Pemberhentian kegiatan dan atau mencabut kebijaksanaan Sekretaris Jenderal dilakukan Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari sekurang-kurangnya separuh ditambah satu anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
f. Apabila Sekretaris Jenderal dianggap telah melakukan kegiatan menyimpang dari Musyawarah Nasional, dengan persetujuan dari minimal dua per tiga anggota dapat menghentikan sementara pelaksanaan tugas Sekretaris Jenderal dan menunjuk pejabat Sekretaris Jenderal, dan paling lambat selama enam bulan sejak penunjukan tersebut diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Sekretaris Jenderal yang baru.
g. Badan pengawas wajib menyelenggarakan rapat evaluasi minimal dua kali satu masa kepengurusan.
h. Hasil-hasil pekerjaan atau temuan Badan Pengawas disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, dengan tembusan kepada Dewan Penasihat, Sekretaris Jenderal Wilayah, dan seluruh anggota.

Pasal 11
SEKRETARIS JENDERAL

1. Pengertian Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi yang merupakan penyelenggara tertinggi dari IHMSI yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan amanat musyawarah nasional selama satu masa bakti.
2. Hak dan kewajiban
a. Sekretaris Jenderal bertindak atas nama Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia dalam mengatur, mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain demi kepentingan organisasi dan anggota.
b. Mengkoordinir pelaksana tugas Sekretaris Wilayah.
c. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional.
d. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya.
3. Pemilihan dan persyaratan Sekretaris Jenderal
a. Sekretaris Jenderal dipilih dari Mahasiswa anggota Himpunan yang berkedudukan sebagai anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
b. 1). Setiap anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan satu orang Mahasiswa anggotanya.
2). Setiap delegasi sidang mempunyai hak suara.
c. Persyaratan Sekretaris Jenderal :
1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2). Memiliki kemampuan, kecakapan dalam memimpin organisasi.
3). Pada saat dilantik masih memiliki masa perkuliahan paling sedikit tiga semester.
4). Pada saat dilantik dan selama memegang jabatan tidak menjadi pimpinan organisasi lainnya
5). Mendapat mandat dari Himpunan Mahasiswa tempat kedudukannya sebagai anggota.
6). Memiliki visi dan misi ke depan untuk Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
4. Kepengurusan / Staf Kantor Sekretaris Jenderal.
a. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh beberapa orang Pembantu Sekretaris Jenderal. Minimal Pembantu Sekretaris Jenderal I yang menangani masalah kesekretariatan dan Pembantu Sekretaris Jenderal II yang menangani masalah keuangan.
b. Sekretaris Jenderal dapat membentuk staf pengurus tingkat pusat dengan pembagian bidang, fungsi, dan tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
c. Dalam memilih dan menentukan staf pengurus tingkat pusat Sekretaris Jenderal memperhatikan unsur-unsur kecakapan dan kebutuhan pengembangan organisasi.
d. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris Jenderal menyusun pedoman kerja staf kantor Sekretaris Jenderal melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal.
5. Mekanisme Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.
a. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Jenderal mengeluarkan petunjuk penyelenggara untuk kepentingan pelaksanaan.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Jenderal dapat melimpahkan wewenangnya kepada anggota melalui Sekretaris Wilayah.
c. Sekretaris Jenderal mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan kepada Sekretaris Wilayah.
d. 1). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Sekretaris Wilayah dipandang telah melanggar / menyimpang dari amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sekretaris Jenderal dapat meminta penjelasan dan memberikan teguran kepada Sekretaris Wilayah.
2). Prosedur permintaan penjelasan dan pemberian teguran dapat disampaikan berupa :
a). Permintaan penjelasan lisan.
b). Permintaan penjelasan tertulis.
c). Teguran lisan.
d). Penghentian sementara kegiatan.
e). Penghentian kegiatan atau pencabutan kebijaksanaan.
f). Penghentian jabatan sebagai Sekretaris Wilayah.
e. Permintaan penjelasan dari teguran ayat a), b), dan c) merupakan tindakan sepihak yang dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
f. Sedangkan ayat d), e), dan f) dilakukan setelah diberikan persetujuan tertulis oleh badan pengawas dan sekurang-kurangnya separuh anggota wilayahnya.
g. Setelah Sekretaris Wilayah diberhentikan, maka Sekretaris Jenderal menunjuk seorang pejabat Sekretaris Wilayah.
h. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal mendengarkan dan memperhatikan saran, pendapat, dan petunjuk dari dewan penasihat dan badan pengawas.
i. Sekretaris Jenderal mengikuti rapat konsultasi dengan Dewan Penasihat sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan.
j. Sekretaris Jenderal mengikuti rapat evaluasi yang diselenggarakan Badan Pengawas.
6. Pemberhentian dan penggantian Sekretaris Jenderal.
a. Pada saat masa bakti Sekretaris Jenderal dapat diberhentikan tugasnya karena hal-hal :
1). Meninggal dunia.
2). Menderita sakit yang memerlukan perawatan sedikitnya setahun sejak dinyatakan oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3). Telah melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari amanat Musyawarah Nasional dan atau anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
b. Apabila Sekretaris Jenderal diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal yang sebagaimana termaktub dalam 6.a.1) dan 6.a.2) maka Sekretaris Jenderal diberhentikan dengan hormat dan Pembantu Sekretaris Jenderal I secara otomatis mengganti kedudukannya.
c. Apabila Pembantu Sekretaris Jenderal I tidak dapat menggantikan kedudukan karena sebab-sebab bagaimana tersebut dalam poin 6.a.1) dan 6.a2) maka kedudukan Pembantu Sekretaris Jenderal I digantikan kedudukannya oleh Pembantu Sekretaris Jenderal II.
d. Apabila Pembantu Sekretaris Jenderal II tidak dapat melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas menunjuk pejabat sekretaris jenderal dan paling lambat selama satu bulan sejak penunjukan tersebut, diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Sekretaris Jenderal yang baru.
e. Apabila penyebab diberhentikannya Sekretaris Jenderal dikarenakan hal-hal yang termaktub dalam poin 6.a.3) Badan Pengawas dengan pertimbangan Dewan Penasihat dan persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya 2 / 3 anggota IHMSI memberhentikan dengan tidak terhormat Sekretaris Jenderal dengan seluruh staf kantor Sekretaris Jenderal, selanjutnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Sekretaris Jenderal yang baru.

Pasal 12
PRESIDIUM

1. Presidium adalah pimpinan tertinggi sementara IHMSI, jika terjadi suatu kondisi darurat, yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Presidium berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu yang mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa dan berkewajiban menyukseskan Munaslub sebagaimana mestinya.
3. a. Presidium dipilih dari mahasiswa anggota himpunan yang berkedudukan sebagai anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
b. Persyaratan Presidium.
1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2). Memiliki kemampuan, kecakapan dalam memimpin organisasi.
3). Pada saat dilantik masih memiliki masa perkuliahan paling sedikit tiga semester.
4). Pada saat dilantik dan selama memegang jabatan tidak menjadi pimpinan organisasi tingkat nasional lainnya.
5). Mendapat mandat dari Himpunan Mahasiswa tempat kedudukannya sebagai anggota.
6). Memiliki visi dan misi ke depan untuk Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Presidium dikoordinir oleh seorang koordinator yang mencakup anggotanya.
5. Presidium melaporkan aktivitasnya selama kepengurusan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa.
6. a. Presidium berkewajiban memberikan penjelasan mengenai amanat Musyawarah Nasional IHMSI.
b. 1). Dalam melaksanakan amanat Musyawarah Nasional, Presidium berhak meminta penjelasan secara lisan atau tulisan kepada anggota IHMSI.
2). Apabila dari poin 1). Tidak terpenuhi, maka presidium berhak memberikan teguran secara lisan atau tulisan kepada anggota IHMSI.
Pasal 13
SEKRETARIS WILAYAH

1. Pengertian
a. Sekretaris Wilayah adalah penyelenggara tertinggi IHMSI di wilayahnya.
b. Sekretaris Wilayah dipilih dalam Musyawarah Nasional.
2. Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab
a. Sekretaris Wilayah memiliki fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan IHMSI di wilayahnya.
b. Sekretaris Wilayah bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
c. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris Wilayah memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal.
3. Pemilihan dan persyaratan Sekretaris Wilayah
a. Sekretaris Wilayah dipilih dari mahasiswa anggota himpunan mahasiswa yang berkedudukan sebagai anggota IHMSI yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
b. 1). Setiap anggota IHMSI memiliki hak untuk mencalonkan satu orang mahasiswa anggotanya.
2). Setiap delegasi sidang mempunyai satu hak suara.
c. Persyaratan Sekretaris Wilayah :
1). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2). Memiliki kemampuan, kecakapan dalam memimpin organisasi.
3). Pada saat dilantik masih memiliki masa perkuliahan paling sedikit tiga semester.
4). Mendapat mandat dari Himpunan Mahasiswa tempat kedudukannya sebagai anggota.
5). Memiliki visi dan misi ke depan untuk Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
4. Hak dan Kewajiban
a. Mengkoordinir kegiatan sendiri sesuai dengan wilayah hukumnya.
b. Mengatur dan mengadakan pendanaan di wilayahnya.
c. Mengkoordinasikan anggota di wilayahnya.
d. Menyampaikan usulan, saran, dan pendapat kepada Sekretaris Jenderal.
e. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Jenderal.
f. Mengadakan kerjasama dengan organisasi lain dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.
g. Mempearhatikan petunjuk dan pengarahan dari Sekretaris Jenderal.
h. Mengadakan Musyawarah Kerja tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu kali satu periode kepengurusan.
i. Dalam hal khusus Sekretaris Wilayah berhak mengajukan usul kepada Badan Pengawas dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
5. Kepengurusan
a. Sekretaris Wilayah dibantu oleh :
1). Beberapa ketua bidang.
2). Staf kantor Sekretaris Wilayah.
b. Ketua Bidang terdiri atas :
1). Ketua Bidang I menangani organisasi.
2). Ketua Bidang II menangani HUMAS dan publikasi.
3). Ketua Bidang III menangani Pendidikan dan Penalaran.
4). Ketua Bidang IV menangani Penelitian dan Pengembangan.
c. Staf kantor Sekretaris Wilayah :
1). Sekretaris Wilayah dapat membentuk staf pengurus tingkat wilayah dengan pembagian fungsi dan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
2). Pemilihan staf kantor Sekretaris Wilayah ditetapkan dengan surat keputusan Sekretaris Wilayah.
3). Untuk kelancaran pelaksanaan dan mekanisme kerja di tingkat wilayah, menyusun suatu petunjuk pelaksanaan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
6. Pemberhentian dan penggantian Sekretaris Wilayah.
a. Pada saat masa bakti, Sekretaris Wilayah diberhentikan tugasnya karena hal-hal :
1). Meninggal dunia.
2). Menderita sakit yang memerlukan perawatan sedikitnya setahun sejak dinyatakan oleh dokter ahli sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3). Telah melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari amanat Musyawarah Nasional dan atau Anggaran dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
b. Apabila Sekretaris Wilayah diberhentikan dari tugasnya karena hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam 6.a maka Sekretaris Wilayah diberhentikan dengan hormat dan Ketua Bidang I secara otomatis mengganti kedudukannya.
7. Hubungan kerja Intern
a. Hubungan kerja intern dilaksanakan berdasarkan rasa persaudaraan ikatan persatuan dan kesatuan.
b. 1). Hubungan kerja antar anggota dalam satu wilayah dilaksanakan dengan sepengetahuan Sekretaris Wilayah.
2). Hubungan kerja antara Sekretaris Wilayah dilakukan dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal.
3). Hubungan kerja antar anggota lintas wilayah dilaksanakan dengan sepengetahuan Sekretaris Jenderal dan masing-masing Sekretaris Wilayah.
8. Hubungan kerja Ekstern
a. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.
b. Dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
c. Sekretaris Wilayah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sejauh untuk kepentingan anggota di wilayahnya.
d. Anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sejauh untuk kepentingan pelaksanaan suatu kegiatan atau tugas dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
e. Bentuk kerjasama lembaga yang akan bekerjasama dipilih dan disesuaikan dengan tujuan Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
BADAN USAHA

1. Pengertian
a. Badan Usaha adalah lembaga yang menaungi kegiatan mengenai usaha-usaha pengembangan yang berkaitan dengan ilmu yang bersifat semi otonom.
b. Badan Usaha terdiri dari anggota Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia.
c. Badan Usaha dibentuk oleh Sekretaris Jendral
2. Fungsi:
a. Memanfaatkan profesi dalam bidang Statistika sejalan dengan kemajuan ilmu yang ada untuk masyarakat
b. Membina hubungan dan kerjasama yang erat dengan organisasi sejenis, lembaga-lembaga, dan instasi pemerintah maupun swasta
c. Memberikan dukungan financial terhadap Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika Indonesia
3. Wewenang:
a. Mengakomodir seluruh kegiatan sendiri
b. Menyusun struktur kepengurusan
c. Mengatur keuangan sendiri
d. Membentuk pedoman kerja
e. Mengadakan kerjasama dengan organisasi lain atas pengetahuan Sekretaris Jendral.
4. Tanggung jawab:
Badan Usaha bertanggung jawab terhadap sekretaris jendral.

Pasal 15
RAPAT PENGURUS

Rapat pegurus terdiri atas :
1. Rapat Utama yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Pembantu Sekretaris Jenderal, dan Sekretaris Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
2. Rapat Pleno yang dihadiri Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Badan Pengawas yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.

Pasal 16
PENYELENGGARAAN RAPAT PENGURUS

1. Rapat Utama dan Rapat Pleno dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan, rapat dipimpin oleh Pembantu Sekretaris Jenderal I, atau yang telah diberi mandat oleh Sekretaris Jenderal.
2. Rapat Utama dan Rapat Pleno dianggap sah jika sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua per tiga) dari pengurus hadir.
3. Keputusan rapat atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila pemungutan suara terpaksa ditempuh, maka keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam rapat.

BAB V
MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUNASLUB

Pasal 17
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Tempat penyelenggaraan sesuai dengan hasil Musywarah Nasional yang telah disepakati.
2. Waktu penyelenggaraan diserahkan kepada penyelenggara yang dikoordinasi dengan pengurus.
3. Musyawarah Nasional diadakan di tempat anggota biasa yang diatur secara bergiliran berdasarkan penetapan Musyawarah Nasional sebelumnya. Dalam hal Musyawarah Nasional tidak dapat diselenggarakan di tempat tersebut, maka pengurus berhak menetapkan tempat lain.

Pasal 18
MUNASLUB

Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan bila dianggap perlu oleh pengurus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2 / 3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dengan memberitahukan hal-hal yang akan dibicarakan atau jika terjadi kondisi darurat.

Pasal 19
KONDISI DARURAT

Kondisi darurat terjadi jika:
1. Musyawarah Nasional hanya dihadiri kurang dari 1 / 3 anggota IHMSI
2. a. Apabila terjadi hal-hal yang mengancam dan membahayakan kelangsungan eksistensi IHMSI.
b. 2a berlaku jika disetujui oleh 2/3 anggota IHMSI

Pasal 20
PIMPINAN MUNAS DAN CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Presidium Sidang yang dipilih dari peserta yang hadir.
2. Pengesahan tata tertib dan acara Musyawarah Nasional ditetapkan oleh peserta Musyawarah Nasional.
3. Keputusan Musyawarah Nasional ditandatangani oleh Presidium Sidang.
4. Keputusan Musyawarah Nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. Apabila pemungutan suara terpaksa ditempuh, maka keputusan ditetapkan atas dasar suara terbanyak dari anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional.
5. Pemberian suara tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan dalam bentuk apapun.

BAB VI
KEKAYAAN

Pasal 21

1. Sumber keuangan organisasi berasal dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan-sumbangan tak mengikat, usaha-usaha yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha pengumpulan keuangan dan sumbangan untuk pembiayaan organisasi menjadi tanggung jawab pengurus.
3. Keuangan dan perlengkapan organisasi pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengurus.

BAB VII
LAMBANG ORGANISASI

Pasal 22

Lambang Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia adalah lambang Sigma dengan penyesuaian dengan bentuk tertera pada lampiran.

BAB VIII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23

Keputusan tentang pembubaran organisasi dianggap sah jika disetujui sekurang-kurangnya 3 / 4 (tiga per empat) dari jumlah anggota IHMSI dan ditetapkan dalam MUNASLUB.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan MUNASLUB.

BAB X
PENUTUP

Pasal 25
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan pengurus, yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Iklan

Hello world!

Januari 16, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!